Komnas HAM: Freeport Sumber Masalah di Papua
Rabu, 16 November 2011 00:00 | Written by
swip
Metrotvnews.com,
Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Ifdhal Kasim
menyatakan, kehadiran PT Freeport Indonesia adalah sumber permasalahan
ketegangan di Papua. Pemerintah tidak boleh tinggal diam.
"Kehadiran
Freeport menjadi permasalahan dan ciptakan ketegangan masyarakat Papua dengan
Freeport ini perlu mendapat perhatian karena tidak bisa dilepaskan ini hanya
masalah hubungan kerja Freeport dengan para pekerjanya, yang terjadi bukan
hanya masalah industrial," kata Ifdhal dalam rapat kerja dengan Komisi I
DPR di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/11).
Komnas
HAM ingin agar rumor pemberian uang saku sebesar US$14 juta kepada Polri dan
TNI mengamankan lokasi Freeport dijelaskan. Sebab ada ketentuan perundangan
industri bahwa pengamanan diperlukan, namun tak berarti perusahaan vital harus
mendanai langsung.
"Tidak
bisa dijelaskan penerimaan ini ada dasar hukumnya based Undang-Undang
Kepolisian sumber keuangan kalau ada diluar PPN, maka statusnya harus
jelas," ujar dia. Selain itu, selama Freeport ada di Indonesia, perusahaan
Amerika itu cuma memberikan satu persen penghasilan kotornya kepada Indonesia.
Tapi dana tersebut pun pertanggungjawabannya belum jelas.
"Dua
hal ini yang harus menjadi perhatian kita. Solusi yang terbaik bukan hanya
mempercepat pembangunan, tapi apa yang bisa menjawab martabat mereka sebagai
sanksi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM," kata dia.
Ia
menambahkan, hingga kini komitmen pemerintah tidak jelas berkaitan
ketidakadilan di tanah Cendrawasih. Apalagi pembentukan Pengadilan HAM dan
Komisi Penegakan HAM di Papua menjadi perlu. Terlebih, jumlah pasukan polisi
bertambah dari 200 menjadi 800-an orang di wilayah yang jumlah penduduk kecil. Padahal, penambahan pasukan akan berdampak eksesif dan
berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Karena
itu, dialog harus dilakukan.
Sementara
itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, membernarkan bahwa Freeport memang
sumber masalah. "Saat pertemuan tokoh gereja, tokoh agama, pasti Freeport
menjadi salah satu masalah yang mereka katakan Freeport mengambil banyak hasil
Papua, tapi tidak ada apa-apa buat Papua," jelasnya.
Freeport,
kata Ridha, sama sekali tidak mengakui adanya Otonomi Khusus di Papua. Urusan
mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah-masalah di luar ketenagakerjaan
dan kontrak karya. "Freeport tidak mengakui otonomi khusus, mereka selalu
beralasan ada kontrak karya dengan pemerintah pusat," kata Ridha.(Andhini)
Publish : Rabu, 16 Nopember 2011
Penulis : Andhini
Editor : -
Komentar
Posting Komentar